SISTEM MANAJEMEN DATA Taman Nasional Taka Bonerate

Taman Nasional Taka Bonerate adalah kawasan pelestarian alam yang terletak di sisi selatan semenanjung Sulawesi atau di Laut Flores dengan luas kawasan 530.765 Ha. Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate (TNTBR) terdiri dari 17 pulau, 5 bungin (paparan pasir) dan 30taka (paparan terumbu karang) yang tersebar membentuk cincin/atol.
Taman Nasional Taka Bonerate secara geografis terletak di Laut Flores pada 06° 17’ 15” – 07° 06’ 45” LS dan 120° 53’ 30” – 121° 25’ 00” BT. Secara administratif berada dalam wilayah Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara fisik kawasan Taman Nasional Taka Bonerate berbatasan dengan :
• sebelah utara berbatasan dengan Sulawesi Selatan;
• sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda;
• sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores;
• sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

TNTBR merupakan kawasan kepulauan karang yang berbentuk atol atau cincin. Pada awalnya masyarakat tidak mengenal kawasan tersebut dengan nama Taka Bonerate tetapi dikenal dengan nama Kepulauan Macan. Tetapi menurut masyarakat setempat, dahulu wilayah tersebut masuk ke dalam distrik Bonerate kemudian berganti nama menjadi Taka Bonerate.
Sebelum menjadi taman nasional tahun 1992, kawasan Taka Bonerate terbagi dalam dua wilayah administratif kecamatan, yaitu bagian utara adalah Kepulauan Macan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Pasimasunggu dan bagian selatan adalah Kepulauan Pasitallu yang masuk dalam wilayah Kecamatan Pasimarannu.
Taka (bahasa Selayar) atau Pas (bahasa Bajo) berarti pasir yang muncul atau bertumpuk. Nama Taka Bonerate diberikan kepada kawasan tersebut karena terdiri dari banyak taka, Taka-taka tersebut akan dijadikan satu kawasan Taman Nasional dengan satu nama yang diambil dari nama ibukota kecamatan Pasimarannu yaitu Bonerate. Setelah Taka Bonerate resmi menjadi taman nasional, kawasan tersebut disatukan ke dalam satu kecamatan yaitu Kecamatan Pasitallu, ditambah dengan Pulau Kayuadi. Selanjutnya nama Kecamatan Pasitallu diubah menjadi Kecamatan Taka Bonerate dengan Pulau Kayuadi sebagai ibukota kecamatan.
Status Kawasan Taka Bonerate berawal dari ditetapkannya sebagai cagar alam laut pada tahun 1989 berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor100/Kpts-II/1989. Kemudian berubah fungsi sebagai Taman Nasional Taka Bonerate berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 280/KPTS-II/1992, tanggal 26 Pebruari 1992. Setelah itu diperkuat dengan ditetapkannya sebagai Taman Nasional Taka Bonerate dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 92/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 seluas 530.765 Ha.
Tahun 1997, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk untuk melakukan pengelolaan kawasan Taman Nasional dengan SK Menteri Kehutanan Nomor: 185/Kpts-II/1997 tanggal 31 Maret 1997. Sejak tanggal 10 Juni 2002 berubah menjadi Balai Taman Nasional Tipe C setingkat Eselon III, sesuai dengan SK Menhut No. 6186/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional berubah menjadi Balai Taman Nasional Tipe B yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I dan II serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas pokok melakukan penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Landasan hukum yang mendasari pengelolaan Taman Nasional Taka Bonerate, antara lain:
a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
e) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam
dan Kawasan Pelestarian Alam.
f) Peraturan Menteri Kehutanan P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi
Taman Nasional yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentan kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 diamanatkan bahwa untuk mewujudkan fungsi taman nasional, maka kawasan taman nasional itu harus dikelola dengan sistem zonasi. Zonasi taman nasional pada dasarnya merupakan pengaturan ruang dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.76/Menlhk-Setjen/2015 pasal 6 disebutkan bahwa zona kawasan taman nasional terdiri dari zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan dan zona lainnya. Zona lainnya yang dimaksudkan adalah zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, budaya dan sejarah, serta zona khusus. Pembagian kawasan menjadi zona-zona dimaksud tentunya disesuaikan dengan kondisi potensi sumberdaya alam dan lingkungan sosial di setiap taman nasional.
Pengelolaan kawasan TNTBR dilaksanakan dengan sistem zonasi. Penetapan zonasi dalam kawasan TNTBR didasarkan pada Keputusan Direktorat Jenderal PHKA Nomor: SK. 150/IV-SET/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate. Zonasi dalam kawasan TNTBR terdiri dari 4 zona yaitu Zona Inti (8.341 ha), Zona Perlindungan Bahari (21.188 ha), Zona Pemanfaatan (500.879 ha) yang terbagi atas 4 peruntukan yaitu zona yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam kawasan, zona yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar kawasan, zona yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan zona yang diperuntukkan bagi aktivitas wisata dan Zona Khusus (357 ha).